 |
| Forum Masyarakat Anti Pembodohan Dairi, Kamis 4 Mei 2017 medatangi kantor DPRD Kabupaten Dairi. |
Dalam orasinya warga membeberkan buruknya pengelolaan dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang. Tak hanya itu massa mendesak agar RSUD Sidikalang dan manajemen BPJS segera audit.
"Warga sangat kecewa dengan pelayanan buruk di RSUD. Rumah sakit juga sering kehabisan stok obat sehingga penanganan pasien terkendala. Persoalan seperti itu sering dialami pasien yang hendak melakukan operasi caesar, bahkan pada pertengahan April lalu, akibat kondisi tersebut seorang ibu dan anak harus meregang nyawa karena terambat mendapatkan penanganan medis," teriak juru bicara aksi Togar Togatorop.
Massa juga membeberkan adanya dokter spesialis di RSUD Sidikalang berstatus PNS lebih banyak memanfaatkan waktu bekerja di luar RSUD. Seperti di tempat praktik, akibatnya pasien hendak mendapatkan pelayanan harus dirujuk ke RS luar Kabupaten Dairi. Fasilitas di RSUD Sidikalang juga dinilai tidak memenuhi standar dan tidak terawat.
Togar Togatorop menyebut RSUD Sidikalang ditenggarai memiliki hutang dalam jumlah cukup besar mengakibatkan distributor obat memberhentikan pasokan obat. “Berdasarkan investigasi yang kami lakukan, ternyata RSUD Sidikalang terhutang sekitar Rp7 miliar,"sebutnya sembari berharap aparat hukum masuk dan melakukan pengusutan.
Pengunjukrasa kemudian diterima untuk berdialog di ruang Paripurna Gedung DPRD dengan menghadirkan direktur RSUD Sidikalang dr Henry Manik, Kadis Kesehatan dr Nitawati Sitohang, Pimpinan BPJS Dairi Richardo Pakpahan, dan stakeholder terkait.
Sementara kepala BPJS Richardo Pakpahan yang menyebut, setiap bulan BPJS rutin membayar klaim rumah sakit sepanjang persyaratan dan dokumen dibereskan. Keterlambatan pembayaran terjadi karena Rumah Sakit lamban melakukan verifikasi.
“BPJS tidak pernah terlambat membayar klaim yang terjadi adalah pihak rumah sakit lamban melakukan verifikasi,"sebutnya dalam rapat yang dipimpin ketua komisi C Lamhot Edward Munth.
Laporan| Redaksi
