“Kalau ada kabar dan informasi yang provokatif atau mengkhawatirkan dan belum terkonfirmasi dengan benar jangan disebarkan. Karena dapat terjerat pasal 28 UU ITE, pasal 45 A ayat (1) UU 19/2016 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar,” Ujarnya di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat, Rabu (12/08/2020).
Para peserta Pilkada juga lebih banyak menggunakan media sosial , oleh karenanya potensi hoaks, kampanye hitam, hingga ujaran kebencian selama kampanye semakin diwaspadai.
Saut Boangmanalu juga menegaskan kepada para tim sukses bakal calon untuk menjauhi hoaks, kampanye hitam, dan ujaran kebencian.
Para tokoh agama diharapkan gencar membangun silahturahmi yang baik antar tokoh lembaga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan melarang terwujudnya hal-hal yang menjadi pemecah persatuan dan kesatuan.
"Dari sisi tahapan saat ini kita sedang pada proses coklit dimana semua pihak harus saling mendukung guna terwujudnya data pemilih yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara utuh, mari kita sukseskan dengan memberikan data diri dan keluarga, bila ada yang belum terdaftar silahkan disampaikan kepada kami," katanya.
Bersamaan dengan itu bagi para tim sukses bakal calon yang melakukan sosialisasi juga kita himbau untuk selalu mengedepankan prinsip kekeluargaan dan tenggang rasa sehingga hal-hal yang berpotensi munculnya gesekan bisa diminimalisir menjelang dibukanya pendaftaran Calon Bupati Pakpak Bharat bulan depan" kata alumni GMNI itu.
Lebih jauh Saut juga menyampaikan bahwa berkaca pada Pemilu sebelum-sebelumnya ia menduga potensi penyebaran informasi yang profokatif akan banyak mewarnai Pilkada Pakpak Bharat 2020, untuk itu ia menyampaikan kepada semua pihak untuk lebih bisa menahan diri.
“Seluruh lapisan masyarakat, mari dengan riang gembira menyambut pimpinan baru di Kabupaten kita melalui Pilkada 2020," tukasnya.
Laporan | Man
